Jakarta, 29 Nopember.Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Dr. Adang Setiana, M.Sc., didampingi Asdep Urusan Pemberdayaan Penca dan Lansia, Dwi Retno Sulistyawati, Sh.,M.H., membuka Seminar Pengarusutamaan Penyandang Disabelitas Dalam Pembangunan, Selasa (29/11) di Hotel Millenium, Jakarta.

Dalam Seminar tersebut hadir nara sumber Prof.Dr.Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS/mantan Menko Kesra dan Taskin, Didin Mujahidin Fatah Human Resources dan General Affairs Executive PT Dewhirst Indonesia, Edi Suharto, Ph.D Puket Urusan Akademik STKS Bandung dan Gufroni Sakaril dari PPCI/yang juga Humas Indosiar yang dimoderatori oleh Drs. Heru Martono, MA.

Haryono Suyono mengetengahkan paparan "Penyadaran Sosial dalam Mendukung Pengarusutamaan Kebijakan Perlidungan Sosial bagi Penyandang Disabelitas, Didin Mujahidin Fatah dengan paparan best practice " Peran dunia usaha dalam mendukung Pengarusutamaan Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabelitas: Komitmen PT Dewhirst dalam memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabelitas, Edi Suharto dengan paparan Upaya Strategis Pengusutamaan Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabelitas dan Gufroni Sakaril dengan paparan Pengarusutamaan Penyandang Disabelitas dalam Pembangunan.

Seminar ini diikuti dari berbagai Kementerian/Lembaga dan organisasi penyandang disabelitas dari berbagai jenis seperti penyandang tuna graita, tuna rungu, tuna netra dan lain lain.

2012 BPJS Kesehatan Mulai Beroperasi

BOGOR -- 24/11; Kedeputian Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kemenko Kesra melaksanakan diskusi terbatas membahas peranan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) pasca lahirnya UU BPJS. Kamis (24/11), di Bogor.
Sidang Paripurna DPR telah mensyahkan UU BPJS yang mengalami pembahasan cukup intensif serta mengundang berbagai kontroversi termasuk demo yang mendukung maupun menolak di kalangan masyarakat.
Undang – Undang tersebut kini menunggu pengesyahan oleh Presiden. Bagaimana peranan Jamkesda yang selama ini telah dilaksanakan di beberapa daerah?
Tim LPM Universitas Pakuan Bogor yang melakukan telaahan literatur mengenai pelaksanaan Jamkesda mengemukakan bahwa sebenarnya peranan Jamkesda sangat penting dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang dicanangkan dalam RPJM 2010 – 2014.
Jamkesda yang merupakan inisiatif dan komitmen pemda bersama DPRD dapat mengisi keterbatasan jangkauan kepesertaan yang selama ini dilaksanakan oleh Jamkesmas, Jamsostek, dan PT Askes serta asuransi komersial lainnya.
Walaupun belum ada kesamaan dalam besaran manfaat, kelembagaan dan portabilitas tetapi kecenderungan makin meningkatnya pendanaan dari APBD merupakan gambaran yang menggembirakan dalam konteks pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan pelayanan kesehatan, demikian paparan Dr Hermawan yang mewakili Tim LPM Unpak.
Kepala Cabang Askes Bogor Dr Eddy Sulistijanto memaparkan pelaksanaan Jamkesda yang selama ini ditangani oleh PT Askes. Selain cost efficiency yang mampu dikelola dengan baik, di tataran masyarakat acap kali terjadi moral hazard yang mengarah kepada ketidak tepatan sasaran program Jamkesda maupun Jamkesmas.
Secara umum pelaksanaan Jamkesda sangat berperan dalam pencapain UHC dan perbaikan kesehatan masyarakat sedangkan perbaikan masalah teknis merupakan tantangan tersendiri yang bisa diselesaikan secara bertahap.
Kedua paparan tersebut dalam banyak hal menyerupai temuan hasil pemantauan keasdepan Jaminan Sosial Kemenko Kesra.  Menarik untuk dicermati kelanjutan Jamkesda setelah ada UU BPJS, demikian pandangan Deputi 2 Menko Kesra dalam diskusi terbatas tersebut.
Sebagaimana diketahui dalam pembahasan RUU BPJS pemerintah telah menyepakati berdirinya BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes. BPJS Kesehatan akan mulai beroperasi menyelenggarakan jaminan kesehatan pada awal Januari 2014.
Penerimaan kepesertaan, pooling iuran dan pengelolaan dana peserta akan menjadi tanggung jawab penuh dari BPJS Kesehatan.
Nampaknya, selama dua tahun ke depan, pemerintah akan sangat disibukkan untuk menyiapkan berbagai perangkat peraturan pelaksanaannya, sedangkan PT Askes secara teknis tentu saja menyelesaikan tahapan transformasi secara baik tanpa menimbulkan goncangan dan terhentinya kewajiban pelayanan terhadap peserta 'lama'.

Pertemuan Regional Raskin di Manado

MANADO -- Tim Raskin Propinsi se–Kalimantan, Maluku dan Papua mengadakan pertemuan regional di Manado belum lama ini. Pertemuan dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, dihadiri juga oleh Tim Raskin Pusat. Wagub meminta khususnya kepada pemkab/pemkot di Sulut untuk menyediakan anggaran pendamping bagi pelaksanaan penyaluran raskin di wilayahnya.

Sementara itu Deputi II Menko Kesra menggaris bawahi pentingnya pengawasan kualitas beras yang disalurkan untuk masyarakat miskin. Dalam pengarahannya, dia selaku Ketua Pelaksana Tikor Raskin Pusat meminta Bulog untuk memeriksa kualitas raskin sebelum dikirim ke titik distribusi. Cara ini dianggap lebih pro-aktif katimbang mengganti beras yang dikembalikan oleh satgas karena kualitasnya rendah.

Dalam pertemuan itu juga dievaluasi mengenai realisasi penyaluran sampai dengan akhir Oktober 2011. Masalah yang selalu muncul pada setiap pertemuan adalah ketepatan sasaran mengingat sampai saat ini masih ada ”pengenceran” jatah raskin di beberapa daerah karena perbedaan data sasaran antara pusat dan daerah.

Lokakarya Pangan Dan Pertemuan Regional Raskin Di Malang, 14 - 15 November 2011

Tim Raskin Propinsi se – Jawa, Bali, NTB, dan NTT mengadakan pertemuan regional di Malang pada tanggal 15 Nopember 2011. Pertemuan Regional yang merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya di Padang dan Manado ini memunculkan berbagai isu antara lain impor beras dan raskin ke – 13. Persoalan rutin yang muncul di pertemuan sebelumnya juga dikemukakan oleh Tim Raskin Propinsi.

Deputi II Menko Kesra menggaris bawahi pentingnya pengawasan kualitas beras yang disalurkan untuk masyarakat miskin. Dalam pengarahannya, beliau selaku Ketua Pelaksana Tikor Raskin Pusat meminta Bulog untuk memeriksa kualitas raskin sebelum dikirim ke Titik Distribusi. Cara ini dianggap lebih pro-aktif dari pada mengganti beras yang dikembalikan oleh satgas karena kualitasnya rendah. Dalam pertemuan itu juga dievaluasi mengenai realisasi penyaluran sampai dengan pertengahan Nopember 2011. Sehari sebelumnya, bertempat di aula Universitas Muhammadyah Malang telah dilaksanakan Workshop Peranan Pemda dalam Program Raskin.

Selain pembicara dari pusat, dipaparkan juga best practices di Kabupaten Boalemo yang disampaikan oleh Bupati Boalemo, Ir. Iwan Bokings, MM. Kesimpulan workshop antara lain adalah :
(1). Diperlukan keberanian berinovasi oleh pemda untuk program yang berpihak kepada masyarakat miski; (2). Pemda berkewajiban untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerahnya termasuk juga menganggarkan kelancaran program raskin dengan mempertimbangkan pula local culture; (3). Diperlukan Permendagri sebagai payung hukum untuk menyediakan dana kontribusi dari APBD bagi program ketahanan pangan termasuk raskin; (4). Membuka peluang keikutsertaan CSR pada program raskin.